Inforakyat, Anambas- Proyek pembangunan renovasi Pasar Loka di Kabupaten Anambas kembali di sorot. Jika sebelumnya proyek yang menelan anggaran puluhan miliar uang rakyat ini sempat mengalami kemandirian dan mangkrak, kini proyek lanjutan pembangunan pasar loka ini diduga menggunakan material kayu ilegal.
Padahal proyek yang sudah dua kali penganggaran ini ditargetkan bisa selesai sesuai peruntukannya yakni menjadi pasar modern dengan 3 lantai. Namun jika dugaan material kayu yang digunakan benar diduga merupakan kayu ilegal maka, ketahanan dan keamanan penggunaan gedung pasar ini nantinya menimbulkan pertanyaan serius.
Sebagaimana diketahui, Proyek revitalisasi dan pembangunan Pasar Loka Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas ini sempat mangkrak. Pada tahun Tahun 2024 Proyek revitalisasi Pasar Loka di Tarempa ini dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau dengan anggaran APBN sekitar Rp27,5 miliar.
Namun pengerjaan proyek yang direncanakan menjadi pasar modern 2-3 lantai ini berjalan lamban dan bermasalah pada spesifikasi pondasi (menyimpang dari rencana awal), hingga kontrak dengan kontraktor sebelumnya diputus dan masuk daftar hitam (blacklist) karena gagal selesai. Mangkrak proyek tersebut sempat menjadi sorotan pemkab Anambas serta masuk dalam pengusutan lembaga pengawas seperti BPKP.
Kini, diakhir Tahun 2026 pemerintah kembali menggelontorkan anggaran sebesar Rp24,8 Miliar untuk melanjutkan dan menyelesaikan proyek ini. Artinya lebih dari Rp50 Miliar uang rakyat telah digelontorkan pemerintah untuk mewujudkan pasar Modern di Anambas. Namun dalam perjalannya, pasar yang digadang gadang mengusung konsep pasar modern ini kembali menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, proyek pembangunan pasar dengan lantai 3 ini diduga menggunakan material kayu ilegal yang tentu kwalitasnya diragukan.
Kasatker Pelaksana Prasarana Strategis Kepri Bungkam
Dengan adanya dugaan penggunaan material kayu diduga ilegal tersebut maka timbul pertanyaan soal pengawasan dari konsultan pengawas, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Satker Pelaksana Prasarana Strategis Kepulauan Riau yang di kepalai oleh Riduan Manik. Dan apakah boleh menggunakan material kayu diduga ilegal.
Namun hingga berita ini disiarkan, Kasatker Prasarana Strategis Kepri Riduan Manik ketika dihubungi dan dikonfirmasi media ini memilih bungkam. Padahal, proyek yang bersumber dari APBN semestinya dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk memastikan seluruh material yang digunakan memenuhi persyaratan teknis serta ketentuan hukum. Terlebih proyek ini sudah pernah bermasalah hingga sempat mangkrak.
Informasi yang dihimpun menyebutkan pelaksana teknis proyek bernama Andre mengaku pekerjaan telah mencapai progres sekitar 15 persen. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui sumber material kayu maupun bahan bakar minyak (BBM) untuk mesin pemancang tiang pancang.
“Progres pekerjaan sudah mencapai 15 persen, namun saya tidak mengetahui sumber material seperti kayu dan bahan bakar minyak yang dipakai untuk mesin pancang, langsung ke Humas aja pak,” kata Andre dalam keterangan, sebagaimana disadur dari media Baca Dulu.id kemarin.
Proyek tersebut berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, dengan pelaksana Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau. Pekerjaan dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasional (KSO) PT Ramadika Mandiri dan PT Bengkel Kreatif Utama. (Red)
inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri