inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Virus corona atau covid-19 yang terus merebak di beberapa kota di tanah air, tak terkecuali Kota Tanjungpinang saat ini semakin berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi yang terancam jalan di tempat, atau bahkan menurun dari angka yang telah ditargetkan.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang Momon Faulanda Adinata telah menawarkan sejumlah solusi kepada Pemko Tanjungpinang.
Adapun beberapa solusi yang ditawarkan oleh mantan pegawai BRI itu kepada Walikota Tanjungpinang Syahrul yakni; pertama, kegiatan-kegiatan yang di biayai oleh APBD dan APBN di daerah agar segera dilaksanakan sehingga perputaran uang dan tingkat konsumsi masyarakat terjaga.
Kedua, meminta distribusi kebutuhan Pokok agar diperhatikan dengan baik sehingga tingkat Inflasi tetap terjaga.
“Walaupun yang disalurkan terbatas, namun pertumbuhan ekonomi masih bisa dipercepat melalui kegiatan yang didanai APBD dan APBN,” ujarnya. Minggu (22/3).
Selanjutnya solus ketiga, yakni Kredit perbankan agar di fokuskan ke Sektor-sektor Produksi kebutuhan pokok agar permintaan terhadap kebutuhan pokok senantiasa terjaga dan terpenuhi.
Terakhir, Momon berharap Pemko Tanjungpinang menahan adanya penerapan Kebijakan Fiskal Ketat di daerah, agar kondisi dunia usaha tidak terlalu dalam menderita akibat lesunya kondisi saat ini.
“Berbagai tarif pajak seperti PBB dan PAD lainnya hendaknya jangan dulu naikkan,” Pintanya.
“Insyaa allah dengan bersama-sama kita pasti bisa,” tegasnya optimis.
Sebelumnya dalam upaya mengatasi agar covid- 19 tidak semakin meluas, pemerintah pusat menginstruksikan seluruh pemda se Indonesia untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang berimbas pada terbatasnya pergerakan orang maupun barang.
Tak hanya itu, covid 19 selain menimbulkan korban jiwa dan bertambahnya pasien secara tak langsung juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan indikantor antara lain melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar US hingga PHK terhadap karyawan khususnya di sektor pariwisata dan lainnya. (Red)
