inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Banyuwangi- Santernya Istilah SPP di sekolah menengah atas menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.
Sebelumnya Sempat Ramai di salah satu SMAN di Kabupaten Banyuwangi Dengan istilah SPP sebesar Rp100.000 ternyata hal Serupa juga terjadi di SMAN 1 Cluring
Pasalnya Siswa yang belajar di SMAN 1 Cluring masih terbebani biaya bulanan dengan istilah SPP sebesar Rp50.000.
Menurut Kepala cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Jawa timur wilayah Banyuwangi, Istu Handono, Menegaskan jika SPP sejak Tahun 2019 di hapus.
“SPP di Jatim sejak tahun 2019 sudah dihapus karena Pemerintah Provinsi Jatim telah menganggarkan melalui dana yang disebut BPOPP. jadi jika masih ada sekolah yang menggunakan istilah SPP ,maka harus diluruskan, ini sdh saya sampaikan dalam berbagai kesempatan.” ungkap Istu, Selasa (14/7).
Masih Menurut Kacabdin, Kepala Sekolah SMAN 1 Cluring Menyatakan Khilaf.
“Khusus SMA Cluring Kepala Sekolahnya sudah klarifikasi dan menyatakan khilaf serta bersedia mengganti istilah.” imbuhnya
Namun Sayangnya, Kepala Sekolah SMAN 1 Cluring, Dwiyanto, Saat dinkonfirmasi melalui Saluran telpon enggan berkomentar, dan ketika awak media berusaha menemui di sekolah pun Kasek Tidak ada di sekolah.
Sebelumnya dikutip dari beberapa media, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa mengatakan bahwa SPP untuk SMA dan SMK Negeri Gratis.
Khofifah pun meminta kepada sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada siswa, khususnya peserta didik baru dalam bentuk dan nama apapun.
“Program SPP gratis ini sudah berjalan sejak 2019 lalu, jadi sekolah tidak di perkenankan memungut Rupiah sepeserpun dari siawa, semua gratis, seluruh jatim,” ungkap Khofifah di gedung negara Grahadi.
Khofifah juga mengatakan, pengganti SPP untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur dapat dioptimalkan dari penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dana APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) Tahun Anggaran 2020.
Sementara untuk SMA/SMK swasta, Pemprov hanya memberikan subsidi khusus, sehingga tidak akan digratiskan secara penuh.
“Lewat program gratis SPP ini, saya ingin meringankan beban masyarakat sekaligus meminimalisir jumlah anak putus sekolah di Jatim. InsyaAllah, jumlahnya tereduksi setiap tahunnya,” tuturnya.
Khofifah menghimbau masyarakat agar melaporkan ke Dinas Pendidikan setempat jika menemui pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait SPP tersebut.
Terkait proses belajar mengajar, Khofifah mengatakan rencananya kegiatan belajar mengajar di Jatim akan dimulai pada 13 Juli mendatang. Semua proses belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring (online).
Khofifah berharap seluruh insan pendidikan tetap menjaga optimisme dan semangat selama proses pendidikan meski harus dilakukan secara online.
“Kita sama-sama terus berdoa agar situasi darurat Covid-19 ini bisa segera berlalu dan aktivitas belajar mengajar bisa berlangsung seperti sedia kala,” imbuhnya.
Diketahui dalam kartu Komite SMAN 1 Cluring, SPP per bulan sebesar Rp50.000. (Yoga)
