inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Batam- Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk mengevaluasi kiner Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri.
Hal tersebut menyusul adanya kerugian usaha sebesar Rp3,6 Miliar rupiah yang terjadi pada tahun 2022. Dan pada tahun 2021 perusahaan daerah ini juga mengalami kerugian sebesar Rp800 Juta.
Wahyu meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar kedepannya dapat meningkatkan kinerja menjadi perusahaan daerah yang baik.
“Evaluasi BUP Kepri harus menyeluruh, mulai dari Komisaris, Direksi, hingga bawahan,” kata Wahyu sebagaimana disadur dari rri.co.id, Kamis (3/2).
Menurutnya evaluasi merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan sebuah badan usaha. Termasuk untuk memastikan keberlangsungan bisnis yang dijalankan BUP Kepri.
Kegagalan BUP Kepri dalam memberikan keuntungan bagi daerah selama beberapa tahun kebelakang tentu harus menjadi atensi pemerintah. Apalagi tujuan dibentuknya badan usaha tersebut adalah untuk memberikan pemasukan bagi daerah.
Padahal dikatakannya, BUP Kepri baru saja mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp19 Miliar pada tahun 2021 lalu.
“Dengan kucuran dana itu, BUP Kepri seharusnya mampu memberikan sumbangsih terhadap peningkatan PAD,” katanya.
Dirinya juga meminta Gubernur Kepri untuk bersikap tegas bagi para pegawai di Badan Usaha tersebut. Termasuk memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak bekerja secara optimal.
“Gubernur harus tegas, jangan pertahankan pegawai yang tidak mampu bekerja, baik Komisaris, Direksi, dan bawahan,” tukas Wahyu. (Red)
