Berpotensi Besar Tingkatkan PAD, Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin Minta Pusat Delegasikan Izin Tambang ke Pemda

Inforakyat, Batam- Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta pemerintah pusat delegasikan izin tambang ke pemerintah daerah.

Wahyu menuturkan, izin tambang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru yang potensinya triliunan rupiah.

Setakat ini kata Wahyu, pemerintah pusat baru delegasikan sebagian izin tambang ke daerah seperti izin berusaha tambang mineral dan batubara sesuai Perpres 55 Tahun 2022.

Namun, setakat ini, pusat belum merealisasikan delegasi kewenangan tambang mineral dan batubara sesuai Perpres tersebut.

“Soal perizinan memang masih belum ada wewenang ke provinsi. Semuanya masih di pusat, jadi kami berupaya mendorong izin pertambangan ini bisa segera direalisasikan baik tambang sumber daya alam maupun pasir dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP),” kata Wahyu, Jumat (10/2/).

Wahyu juga menjelaskan, selain delegasi wewenang, investasi tambang di Kepri juga terhambat dengan perizinan yang rumit dan lama. Diketahui, saat ini ada tiga kementerian yang berebutan izin tambang seperti Kementerian ESDM, Kementerian KKP serta Kementerian Investasi/BKPM. Perizinan yang rumit itu pun menyebabkan tambang ilegal tumbuh subur di Kepri.

Izin yang rumit juga berimbas terhadap smelter bauksit milik PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang belum berjalan optimal akibat kekurangan pasokan bahan baku. “Semoga Gubernur Ansar Ahmad dapat melobi pemerintah pusat delegasikan kewenangan izin tambang ke daerah,” ungkapnya sebagaimana disadur dari media Sijorioday.com.

Wahyu optimis, delegasi kewenangan tambang akan mengurangi tambang ilegal dan menambah pundi-pundi PAD Kepri yang muara akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. “Makanya kami dorong biar legal lewat kemudahan IUP. Potensi sektor ini besar sekali,” ujarnya.

Selain itu, delegasi kewenangan tambang juga akan menarik minat investor untuk berinvestasi di Kepri. Investasi yang masif akan membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.

“Makanya sekarang tinggal dari pemerintah pusat langkahnya seperti apa, agar bisa segera terealisasi. Selain retribusi, juga akan membuka lapangan kerja dan ikut mendorong sektor ekonomi lain juga berkembang,” tambahnya. (Red)