inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Boyolali, Inforakyat — Sejumlah mahasiswa Universitas Boyolali (UBY) bersama akademisi, organisasi kemahasiswaan, dan pelaku usaha mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertema “MBG dari Perspektif Mahasiswa: Manfaat, Tantangan, dan Solusi”, Jumat (25/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 15.50 hingga 17.00 WIB di Ruang 01, Gedung A, Universitas Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari tujuan program, manfaat bagi masyarakat, persoalan implementasi, hingga mekanisme pengawasan.
FGD menghadirkan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Boyolali Wahyuning Chumaeson, Adrian selaku pelaku usaha dan pengamat kebijakan, Presiden Mahasiswa UBY Yudi Ali Wardana, Wakil Presiden Mahasiswa UBY Fajar Amri Fatihudin, Ketua GMNI Boyolali Rangga, serta sejumlah pengurus HMI KICB. Kegiatan juga diikuti puluhan mahasiswa Universitas Boyolali.
Dalam pemaparannya, Wahyuning Chumaeson menjelaskan bahwa MBG pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program perlu dilihat sebagai bagian dari tantangan implementasi yang harus terus diperbaiki. Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian menu dengan karakteristik dan kebiasaan konsumsi masyarakat di setiap daerah.
Selain itu, penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai perlu memiliki kompetensi dan memenuhi standar pengelolaan dapur agar mampu menyediakan makanan dalam jumlah besar dengan tetap memperhatikan kualitas serta keamanan pangan. “Pelaksanaan program perlu mendapatkan pengawasan dan evaluasi agar anggaran maupun mekanisme penyelenggaraannya dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Wahyuning dalam diskusi.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan sesi interaktif bertajuk “Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi Menteri terhadap Program MBG?”. Sejumlah mahasiswa menyampaikan pandangan mengenai persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Putri, mahasiswa Fakultas Hukum, berpandangan bahwa berbagai persoalan dalam MBG lebih berkaitan dengan aspek pelaksanaan dan pihak-pihak yang menjalankannya. Karena itu, menurutnya, perbaikan internal dan pengawasan perlu dilakukan tanpa serta-merta menghentikan program.
Sementara itu, Husein, mahasiswa Hukum semester tiga, menilai masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan. Menurutnya, orang tua siswa dan komite sekolah dapat diberikan ruang lebih besar untuk turut mengawasi pelaksanaan MBG di lingkungan masing-masing. Pandangan lain disampaikan Wahyu, mahasiswa Teknik Informatika. Ia menyoroti penggunaan anggaran MBG dan dampaknya terhadap sektor lain. Ia juga menilai diperlukan ruang kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program dapat menyesuaikan kebutuhan wilayah. Diskusi juga membahas persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG.
Ketua GMNI Boyolali, Rangga, mengatakan berbagai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya standar yang lebih ketat dalam penyediaan makanan untuk memastikan aspek keamanan dan kualitas tetap terjaga. Selain itu, Rangga menilai program dengan anggaran besar membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat guna meminimalkan potensi penyalahgunaan. Ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian kompetensi pihak yang bertanggung jawab dengan bidang yang ditanganinya.
Presiden Mahasiswa UBY, Yudi Ali Wardana, menyampaikan bahwa tujuan MBG dalam pemenuhan gizi perlu terus dikaji berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ia mempertanyakan apakah persoalan stunting menjadi satu-satunya urgensi yang perlu menjadi dasar pelaksanaan program secara nasional.
Menurut Yudi, penggunaan APBN juga perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki karakteristik pembangunan berbeda. Ia menilai pelaksanaan MBG perlu didukung kajian, data, dan evaluasi yang komprehensif. Keterlibatan tenaga ahli serta transparansi dalam proses evaluasi juga dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Adrian selaku pelaku usaha dan pengamat kebijakan menilai MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang memiliki tujuan strategis dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Adrian, masyarakat tidak hanya perlu memberikan penilaian terhadap program, tetapi juga turut mengawal, mengkritisi, dan mengevaluasi pelaksanaannya. “Program MBG perlu terus dikaji dan dievaluasi. Masyarakat juga memiliki peran untuk ikut mengawal pelaksanaannya agar berbagai persoalan yang muncul dapat segera diperbaiki,” kata Adrian. Ia menambahkan, MBG tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi karena kebutuhan bahan pangan melibatkan berbagai pihak dalam rantai pasok. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program perlu dilakukan secara menyeluruh.
Adrian juga menilai pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu menunjukkan respons yang serius terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk ketika terjadi kasus yang berkaitan dengan keamanan pangan. Respons dan tindakan yang tepat dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan program juga menjadi salah satu poin yang mengemuka dalam diskusi. Mahasiswa dinilai memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, melakukan kontrol sosial, serta memberikan masukan berdasarkan kondisi yang ditemukan di masyarakat.
FGD tersebut berlangsung secara terbuka dengan mempertemukan berbagai perspektif dari kalangan akademisi, mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan pelaku usaha. Diskusi tidak hanya membahas manfaat MBG, tetapi juga berkembang pada persoalan transparansi anggaran, pengawasan, keamanan pangan, kompetensi penyelenggara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta ketepatan pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, para peserta menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan Program MBG. Berbagai masukan yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan diskusi publik untuk mendorong pelaksanaan program yang lebih transparan, aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
