inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Anggota DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad serius memperhatikan keberlangsungan nasib warga Rempang dalam situasi saat ini.
Kondisi situasi nasib warga Rempang yang menurutnya penuh ketakutan dalam menjalani kehidupan itu ia sampaikan di akhir sidang Paripurna yang di gelar di Aula Wan Sri Beni, Komplek Perkantoran Gubernur Kepri, Selasa (19/9).
Terlihat politisi Partai Hanura Kepri ini meminta waktu kepada pimpinan sidang Paripurna untuk menyampaikan aspirasinya akan nasib warga Rempang yang akan kelaparan.
“Ijin pimpinan, saya Uba Ingan Sigalingging dari Fraksi Harapan ingin menyampaikan langsung kepada Pemerintah Provinsi Kepri pak Gubernur Bahwa situasi di Rempang saat ini perlu perhatian dari pemerintah, dimana masyarakat disana kesulitan didalam memenuhi kebutuhan,” tegas Uba di hadapan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dan seluruh jajaran DPRD Kepri.
Uba juga mengharapkan Pemerintah Provinsi Kepri tidak sekedar memberikan bantuan amal. Tapi benar-benar bertanggungjawab memperhatikan nasib masyarakat di sana dengan menurunkan tim untuk melakukan pendataan secara langsung untuk mengetahui secara deteil kebutuhan warga Rempang
“Perlunya langkah-langkah secara sistematis untuk melakukan pendataan kepada warga yang mengalami kesulitan di sana. Jangan sampai nanti pada saat perayaan ulang tahun Kepri, masyarakat kita di Rempang Galang kelaparan,” tegasnya. Dihadapan seluruh tamu undangan yang hadir di Paripurna DPRD Kepri tersebut yang juga membahas terkait pelaksanaan paripurna HUT Kepri Minggu 24 September mendatang.
Sebagai wakil rakyat Kepri, Uba memohon agar Pemprov Kepri segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikannya tersebut dengan segera menurunkan tim melakukan pendataan.
Pasalnya, ketika beberapa kali turun kesana, ia mengatakan warga di sana mengalami ketakutan. Sehingga tidak berjualan atau melaut untuk mencari nafkah karena takut direlokasi.
“Untuk itulah saya sampaikan pada kesempatan ini agar kiranya Pemprov Kepri bertanggungjawab atas nasib warga di sana. Meskipun ini juga merupakan tanggungjawab dari Pemko Batam dan BP Batam yang merupakan wilayah administarasinya,” tutupnya. (Red)
