Inforakyat, Batam- Angka Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau yang ditetapkan sekitar Rp4,2 juta kembali menjadi sorotan. Pasalnya, angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat Kepri yang mendekati Rp6 juta per bulan.
Anggota DPRD Kepri Wahyu Wahyudin, SE, MM, menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai pemerintah merasa sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan pekerja hanya karena menaikkan angka UMP, sementara kenyataan di lapangan menunjukkan daya beli buruh masih menghadapi tekanan berat.
“Pertanyaannya sederhana, bagaimana buruh bisa hidup layak dengan upah Rp4,2 juta, sementara kebutuhan hidup mendekati Rp6 juta? Siapa yang harus menanggung selisihnya? Apakah buruh harus terus berhemat, mengurangi kebutuhan keluarga, atau bahkan berutang untuk bertahan hidup?” tegas Wahyu. Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, kebutuhan hidup pekerja bukan hanya beras dan lauk-pauk. Ada biaya kontrakan, listrik, air, transportasi, pendidikan anak, kesehatan, hingga kebutuhan sosial keluarga yang tidak mungkin dihilangkan.
Belum lagi harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, cabai, ikan dan daging yang terus menjadi beban pengeluaran rumah tangga. Bagi pekerja yang tinggal di kawasan industri Batam, biaya transportasi dan tempat tinggal juga menjadi komponen penting.
Wahyu mengingatkan bahwa Kepri memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan kawasan industri dengan struktur biaya hidup yang berbeda dibandingkan sejumlah daerah lainnya. Karena itu, kebijakan pengupahan harus benar-benar memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat setempat.
“Jangan sampai investasi tumbuh, kawasan industri berkembang, angka pertumbuhan ekonomi terlihat bagus, tetapi pekerjanya justru kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh mereka yang ikut menggerakkan roda ekonomi,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah, Dewan Pengupahan, serikat pekerja dan kalangan pengusaha untuk membuka ruang dialog yang lebih serius dalam mengevaluasi kebijakan pengupahan. Perhitungan UMP harus transparan dan mempertimbangkan data kebutuhan hidup layak secara riil.
Menurut Wahyu, kesejahteraan pekerja bukan semata-mata persoalan besaran upah, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi dan keberpihakan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil kerja mereka.
“Jangan sampai buruh hanya menjadi mesin penggerak industri, tetapi tidak mampu menikmati hasil dari pertumbuhan industri itu sendiri. Investasi boleh tumbuh tinggi, tetapi kesejahteraan pekerja jangan tertinggal,” ungkapnya.
UMP Naik, Apakah Buruh Sejahtera?
Wahyu juga mengutarakan persoalan hidup yang dihadapi buruh, meski UMP naik, sebab hingga saat ini buruh masih jauh dari sejahtera.
“Inilah pertanyaan yang harus dijawab pemerintah. Sebab, ukuran keberhasilan kebijakan pengupahan bukan sekadar berapa persen kenaikan UMP, melainkan seberapa besar kemampuan upah tersebut memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya,” ujarnya.
“Buruh tidak meminta hidup mewah. Mereka hanya ingin bekerja dengan tenang, membawa pulang upah yang cukup, dan memastikan anak-anak mereka bisa hidup layak serta memperoleh pendidikan yang layak,” tutupnya. (Red)
inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri