inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Minimnya penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi sorotan utama DPRD Kepri. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini justru diharapkan sebagai penggerak ekonomi yang sedang lesu.
Sorotan ini, disampaikan mayoritas fraksi-fraksi DPRD Kepri di paripurna pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2016 di ruang rapat utama DPRD, Selasa (18/7).
“Untuk belanja hibah yang mencapai Rp422miliar, hanya terealisasi sebesar Rp419 miliar. Fraksi Golkar melihat akibatnya, penyaluran anggaran ke masyarakat berkurang,” kata juru bicara fraksi Golkar Taba Iskandar.
Kondisi ini, sambung, Taba, harus dicarikan sesegera mungkin jalan keluarnya. Sehingga, tahun 2017 ini minimnya realisasi anggaran tidak terulang kembali.
“Tanda-tanda realisasi anggaran akan kembali rendah ditahun ini sudah mulai terlihat dengan realisasi anggaran semester pertama ini. Diminta agar Gubernur Kepri untuk segera memimpin pelaksanaan anggaran ini dapat dirasakan masyarakat,” kata Taba.
Kritikan serupa juga disampaikan fraksi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Juru bicara Fraksi Demokrat Plus ini melihat bahwa minimnya penyerapan anggaran yang terjadi ditahun lalu dan semester ini karena lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia meminta Gubernur sebagai kepala daerah, harus mampu mengkoordinasikan OPD-OPDnya untuk berakselarasi sejak awal.
“Walaupun kami Partai Pengusung, kami melihat bahwa masih minimnya penyerapan anggaran ini karena kurang koordinasi. Gubernur harus segera mengkoordinasikan agar anggaran ini segera diserap pertriwulan dan tidak menumpuk diakhir,” pinta Onward.
Ia juga meminta agar pemprov Kepri juga segera memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.
“Kita masih ada potensi yang belum digarap seperti pertambangan, kelautan dan lain sebagainya. Seharusnya potensi ini segera kita kejar untuk menambah pemasukan kita,” kata Onward.
Fraksi PDIP, PKS-PPP dan Fraksi Amanat Nasional, Juga melihat bahwa APBD Kepri merupakan salah satu pendorong pergerakan roda ekonomi Kepri yang saat ini sedang lesu-lesunya. Untuk itu, Kedepan, Pemprov Kepri harus segera mengerjakan seluruh kegiatan diawal-awal.
Selain mengkritik, seluruh fraksi-fraksi di DPRD memuji keberhasilan pemerintah Kepri yang berhasil mempertahankan predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut. Keberhasilan ini, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh jajaran Pemprov Kepri sudah berjalan dengan baik.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta agar Pemprov segera menjawab pandangan umum dan masukan dari fraksi-fraksi tersebut.
