inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Tugas berat dihadapi jajaran Pemerintah Provinsi Kepri dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 nanti. Nota keuangan yang dibacakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dikritik mayoritas fraksi DPRD Kepri.
Tak hanya mengkritisi, rencana prestisius Gubernur membuat proyek Gurindam 12 di Tanjungpinang yang penganggarannya menggunakan skema multiyears di tolak Fraksi PKS-PPP.
“Terkait proyek multiyears yang menelan anggaran Rp530 milyar, PKS-PPP meminta untuk menunda atau tidak dianggarkan,” kata juru bicara PKS-PPP Suryani saat paripurna DPRD Kepri, Selasa (21/11).
Penolakan ini bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah keuangan pemerintah provinsi Kepri yang saat ini masih rendah. Proyek Multiyears, dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah dan membuat pembangunan yang direncanakan Pemprov Kepri tidak dapat berjalan.
“Alasan kami adalah kondisi fiskal daerah yang lemah. Dengan anggaran multiyear yang besar ini, akan menyedot dan mengurangi sektor lain,” kata Suryani.
Pendapat senada juga disampaikan fraksi Golkar. Lewat juru bicaranya, Asmin Patros, Golkar meminta agar pembiayaan proyek Gurindam tidak bergantung seratus persen dari APBD.
“Kami mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh bergantung kepada APBD, karena dikhawatirkan memangkas kebutuhan dari masyarakat lain. Kami menawarkan agar pembiayaan juga dibantu oleh anggaran dari pusat,” kata Asmin.
Ketua DPRD Jumaga Nadeak usai menutup rapat paripurna, meminta agar Pemprov Kepri yang diwakili Sekda Arif Fadilla untuk memberikan tanggapannya pada paripurna selanjutnya.
