Inforakyat, Tanjungpinang- Rektor Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) Prof. Syafsir Akhlus mengatakan hingga kini dana hibah sebesar Rp15 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk UMRAH belum dicairkan. Pasalnya sesuai permintaan Pemprov, UMRAH sudah melengkapi dan memasukkan persyaratan administrasi yang diminta ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri.
“Kurang lebih dua bulan yang lalu kita sudah masukan semua berkas yang diperlukan untuk pencairan dana itu. Namun sampai hari ini juga tidak kunjung cair,” kata Syafsir Kamis (12/5).
Syafsir juga mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum bisa mengkonfirmasi terkait hal itu kepada Dinas Pendidikan Kepri, sehingga pihak UMRAH tidak tahu apa dan dimana kendalanya.
“Informasi tentang perkembangan dana itu juga tidak kami dapati dari kepala Disdik Kepri. Jadi bagaimana kami tahu penyebabnya kenapa belum dicairkan,” keluhnya.
Padahal, kata Syafsir kepastian kapan pencairan danah tersebut berada di tangan Kepala Disdik Kepri. Pasalnya Biro Keuangan Pemrov Kepri menunggu rekomendasi Kepala Disdik saja. “Informasi dari biro keuangan, kita perlu rekomendasi Kadisdik,” ungkapnya.
Syafsir juga mengakui, kejadian ini juga pernah dialami UMRAH pada tahun 2015 lalu. Pada tahun itu pihaknya juga mendapat bantuan dana hibah sebesar 10 milliar. Dan dijanjikan kembali akan mendapat bantuan sebesar 5 milliar di APBDP tahun 2015 lalu yang juga melalui rekomendasi dari Disdik Kepri.
“Namun 5 milliar yang dijanjikan itu hingga kini juga belum ada kabar beritanya. Dan dana 10 milliar di tahun 2015 yang kami dapati hanya cukup sampai bulan Agustus 2015 lalu,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, segala upaya telah dilakukan oleh pihaknya. Syafsir hanya bisa berharap rekomendasi itu segera dditandatangani oleh kepala Disdik Kepri. “Dan selain harapan itu, kami akan mengirimkan surat lagi kepada Gubernur Kepri, agar dana hibah itu bisa dicairkan secepatnya,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kepri yang membidangi pendidikan Teddy Jun Askara mengatakan, akan mengecek permasalahan tersebut. “Kita akan cek permasalahannya dimana?,” kata Teddy.
Selain itu, Teddy mengatakan, sebenarnya permasalahan ini merupakan ranah dari BKKD Kepri dan Dinas Pendidikan Kepri. Namun tetap DPRD Kepri akan coba mengeceknya.
“Itu kan ranahnya BKKD dan dinas pendidikan. Namun sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah khususnya komisi IV yang membidangi pendidikan kita akan cek permasalahannya dimana,” ucapnya.