inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri meminta PT Pelni sebagai pengelola kapal Sabuk Nusantara menyediakan kapal cadangan atau pengganti untuk mengangkut masyarakat. Pasalnya dengan tidak berlayarnya KM Sabuk Nusantara 30 dan 39 mengakibatkan terganggunya pelayaran masyarakat Kepri khususnya warga Anambas dan Natuna.
“Kemarin KM Sabuk Nusantara 30 dikabarkan tabrak karang, Sabuk Nusantara 39 yang dikabarkan juga tabrak karang beberapa waktu lalu, dan KM Bukit Raya yang juga bakal menyusul docking beberapa hari ke depan. Inikan akan memutus armada pengangkut penumpang yang ingin menyeberang,” kata Sofyan Syamsir, Kamis (15/3).
Sofyan mengatakan, jika kapal cadangan pengganti KM Sabuk Nusantara 30 dan 39, serta sebagai kapal alternatif pengganti KM Bukit Raya tidak beroperasi, maka akses antarpulau khususnya Anambas dan Natuna akan terganggu. “Kalau semua kapal docking, tambah lagi tak ada kapal pengganti, lengkaplah sudah penderitaan masyarakat disana,” ucapnya.
Untuk itu, dewan dari daerah pemilihan Natuna dan Anambas ini mengatakan, pihak Pelni harus memberikan solusi berupa kapal pengganti untuk menggantikan posisi KM Sabuk Nusantara dan Bukit Raya.
“Kapal pengganti harus ada, masa’ dikelola negara tak bisa menyediakan kapal pengganti, sementara dulu ketika dikelola swasta ada kapal penggantinya,” ujar Sofyan yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Kepri.
Menurut Sofyan, seharusnya setelah kapal dikelola negara hasilnya akan lebih baik, ternyata masih diragukan. Karena, pada kenyataannya sejak KM Sabuk Nusantara dikelola oleh Pelni 2016 ini, dinilai mengecewakan. “Yang dikelola negara itu tentunya harus lebih baik, tapi ternyata tidak lebih baik,” tegasnya.
Sofyan mengaku sudah berusaha menghubungi pihak Pelni sebagai pengelola kapal, namun hingga kini masih belum ada kabar. Selain itu pihaknya juga mengaku sudah melayangkan undangan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri untuk membahas kapal tersebut, namun tidak diindahkan.
“Kami sangat kecewa, karena undangannya itu sudah lama. Padahal kami juga memanggil Dishub sekaligus minta penjelasan terkait kapal sabuk,” ucapnya.Maruli
