Home / Aspirasi / Dua Kelompok Demonstran Berunjukrasa Dikantor Gubernur Kepri Minta Reni Dan Said Haris Dicopot

Dua Kelompok Demonstran Berunjukrasa Dikantor Gubernur Kepri Minta Reni Dan Said Haris Dicopot

Inforakyat, Tanjungpinang- Dua kelompok massa melakukan unjukrasa di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Senin (25/4/2016). Dalam aksinya, kedua kelompok yang yang terdiri dari Barisan Sani-Nurdin dan Gerakan Masyarakat Kepri sama-sama menyatakan dukungannya bagi pemerintahan Nurdin Basirun di Kepri.

Namun, selain menyatakan dukungannya bagi pemerintahan Nurdin, ternyata kedua kelompok ini juga punya tuntutan yang berbeda. Barisan Sani-Nurdin (Sanur) dalam tuntutannya meminta Nurdin Basirun memecat dan dan menyingkirkan Plt. Sekda Reni Yusneli, karena dianggap sebagai biang keributan di internal Pemerintah Kepri, atas laporannya ke Polda Kepri terkait dugaan tandatangan palsu pada SK Pansel Jabatan Tinggi Madya.

Sedangkan, Gerakan Masyarakat Kepri, yang dikomandoi Andi Cori Fatahuddin, meminta Nurdin Basirun memecat salah satu pegawai pemerintah provinsi Kepri, Said Haris yang bekerja di bagian Kesbangpol Kepri.

Dalam demo pertama yang dilakukan Barisan Sani-Nurdin (Sanur) menyatakan, mendukung ‎penuh kepemimpinan Nurdin Basirun dan meminta Nurdin tegas dan menyingkirkan ASN pembuat gaduh di internal Pemerintah Provinsi Kepri.

“Kami mendukung kepemimpinan Plt. Gubernur Nurdin Basirun dalam melanjutkan pembangunan di Kepri, dan harus tegas pada orang-orang yang membuat kegaduhan, di dalam internal pemerintahan. Segera proses dan pecat ASN pembuat gaduh,” kata Bambang yang bertindak sebagai orator aksi.

Selain itu, massa juga menyuarakan agar Reni Yusneli dipecat dan dinyatakan tidak pantas menjabat Plt. Sekda di Kepri, karena membuat rusuh dan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang Sekda. “Pecat Reni Yusneli sebagai Plt. Sekda, tukang buat Kerusuhan di internal Pemerintah Kepri, dan tidak pantas seorang ASN melangkahi atasannya,” kata Bambang.

Sementara massa kedua yang mengatasnamakan ‎Gerakan Masyarakat Kepri juga menyatakan, dukungan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Nurdin Basirun. Mereka meminta Nurdin tetap konsentrasi melanjutkan rencana pembangunan tanpa adanya intervensi dan tekanan dari pihak Tertentu yang hanya mementingkan pribadi dan golongan.

Gerakan Masyarakat Kepri juga meminta kepada yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Daerah Kepri dan Polres Tanjungpinang, untuk dapat mengambil tindakan tegas terhadap upaya provokasi yang dilakukan sekelompok pihak yang dapat merongrong jalanya pemerintahan dan dapat menciptakan kondisi tidak kondusif di Provinsi Kepri, khususnya Kota Tanjungpinang.

“Kami meminta Plt. Gubernur agar memecat dan memproses Said Haris, karena menjadi provokator yang mengatasnamakan suku dan LAM,” sebut Andi Cori.

Nurdin yang menemui kedua kelompok massa menyatakan, akan melaksanakan pemerintahan secara profesional, sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.

Terkait dengan tuntutan masing-masing kelompok, Nurdin menyatakan akan menampung dan menjadi masukan bagi dirinya. Selain itu, sebagai Plt. Gubernur, Nurdin juga meminta kalau ada permasalahan dan kekurangan terkait dengan pemerintahan hendaknya dapat dimusyawarahkan dan semua pihak dapat menjaga keamanan di Kepri.

“Semua kita sepakat, dengan sudah selesainya Pilkada, politik tidak ada lagi. Saya juga mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak dalam pemerintahan, dan saya akan laksanakan secara profesional,” kata Nurdin.

Kalaupun ada kekurangan dalam pemerintahan, tambah Nurdin, pihaknya akan terbuka dan bersedia menampung serta menerima masukan. Nurdin juga sempat mengundang perwakilan massa untuk diskusi di ruangannya, namun ditolak oleh massa.

“Harapan saya mari kita sama-sama bersatu dalam melaksanakan pembangunan di Kepri, karena semua masyarakat punya tanggung jawab dalam meneruskan pembangunan Kepri, sebagaimana tujuan dari Bapak Kita, Muhammad Sani. Saya terbuka untuk kritikan kemajuan Kepri, perwakilan saya undang untuk diskusi kapan saja di ruangan saya,” ujarnya.

About Redaksi

Check Also

Proyek Senilai Rp 5 Miliar Dimenangkan Oleh CV Yang Masuk Daftar Hitam, JPKP Duga Ada Permainan Under Table dan Mal Administrasi

Inforakyat, Tanjungpinang- Dugaan Mal Administrasi proyek Penataan Kawasan Pusaka di Kota Tanjungpinang bernilai Rp5.000.000.000,00. Telah …

Tinggalkan Balasan