inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tanjungpinang-Kabupaten Bintan mengingatkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun fokus mengurusi pemerintahan dan tidak terlalu banyak melakukan pencitraan.
“Kami tidak melihat perkembangan pemerintahan dalam enam bulan terakhir ke arah perbaikan, melainkan semakin menyedihkan,” kata Ketua HMI Tanjungpinang-Bintan Ardiansyah, Rabu (3/8).
Dia mengatakan Kepri tidak dapat berkembang hanya dengan kegiatan serimonial. Kepri harus memiliki rencana pembangunan sesuai janji-janji Nurdin saat berkampanye pada pilkada yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Sampai hari ini, minimal ada tiga tugas pokok yang belum diselesaikan yakni rencana pembangunan jangka menengah, pemilihan wakil gubernur dan penyeleksian sekda.
Untuk pemilihan calon wagub sendiri, Mendagri sudah mengingatkan Gubernur Kepri untuk melakukan koordinasi secara intensif agar dapat dilaksanakan secepatnya. “Kepri hari ini tanpa wagub dan sekda definitif. Bagaimana mungkin pemerintahan dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Ardiansyah juga menambahkan, ketiga tugas pokok itu tidak dapat diputuskan sendiri oleh gubernur karena harus berkoordinasi dengan partai lain.
Jika hingga sekarang komunikasi antara gubernur dengan anggota legislatif tidak baik, sebagaimana yang disampaikan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam sejumlah berita di media, tidak mungkin pemilihan wagub dan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021 dapat membuahkan hasil yang maksimal.
Apalagi komunikasi dengan partai pengusung Nurdin pada pilkada juga menyampaikan dirinya tidak pernah berkomunikasi membahas permasalahan pemilihan calon wagub. Padahal dua calon wagub itu ditetapkan partai pengusung.
“Calon wagub yang diusulkan partai pengusung itu juga diputuskan oleh DPRD Kepri. Bagaimana mungkin wagub yang dipilih sesuai harapan gubernur kalau sampai hari ini gubernur tidak pernah berkomunikasi soal itu,” tegasnya.
Menurut dia, kondisi Kepri semakin galau karena saat ini defisit anggaran hingga Rp700 miliar. Kondisi ini tentunya menghambat pembangunan, karena banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
Selain itu, pertumbuhan perekonomian juga menurunan. Ekonomi lesu dengan daya beli yang menurun tajam perlu mendapat perhatian serius.
Seharusnya, tambah dia gubernur melakukan konsolidasi di internal pemerintahan untuk mencari jalan keluar agar pendapatan daerah meningkat dari sumber lainnya.
Selain itu, komunikasi dan konsolidasi dengan instansi lainnya juga harus dilakukan untuk memperkuat pemerintahan. Contohnya dengan DPRD Kepri agar dapat membantu mendorong pertambahan pendapatan daerah dengan mengelola potensi ekonomi lainnya yang belum digarap secara maksimal.
“Gebrakan seperti ini yang belum kami lihat. Pemerintahan ini harus diurus dengan benar, ditata dengan baik, bukan dengan kegiatan serimonial, tetapi kegiatan yang menyentuh pada kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
