Home / KEPRI / Komisi I: Keterlambatan Pengesahan APBD Harus Menjadi Catatan Pemrov Kepri

Komisi I: Keterlambatan Pengesahan APBD Harus Menjadi Catatan Pemrov Kepri

Inforakyat, Tanjungpinang- Ketua Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial mengatakan lambatnya pengesahan APBD Murni 2017 harus menjadi catatan perbaikan Pemprov Kepri kedepannya.

“Diluaran sana berkembang isu kalau masing-masing pihak saling menunda, padahal itu tidak benar. Sebenarnya terlambatnya ini karena kita terlambat membahas. Saya minta dalam pembahasan berikut, bisa disampaikan lebih awal,” kata Sukhri saat rapat sinkronisasi di ruang serbaguna DPRD Kepri, Senin (30/1).

Atas dasar itulah, Ia menegaskan kepada pemerintah untuk memulai pembahasan tidak mepet.

“Bulan Oktober jauh lebih baik. Jadi kita gak tergesa-gesa seperti sekarang,” kata Sukhri.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pemprov Kepri Naharuddin mengatakan sepakat dengan usul tersebut. Dikatakannya, TAPD rencananya mulai tahun ini akan membahas APBD Perubahan 2017 dan APBD murni 2018 secara paralel. Keduanya akan dimasukkan ke DPRD pada bulan Juli.

“Jadi yang perubahan dan murni kita bahas paralel. Dan saya rasa Dispenda juga sudah bisa memprediksi pendapatan dan targetnya,” kata Naharuddin yang diamini Sekda Kepri Arief Fadillah.

Usulan ini disambut positif oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan seluruh anggota banggar. Dengan panjangnya waktu pembahasan, Pemerintah dan DPRD mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun anggaran.(Narto)

About Redaksi

Check Also

Tingkatkan Koordinasi Antar FPK, Kesbangpol Kepri Gelar Forum Pembauran Kebangsaan

Inforakyat, Batam- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Bidang Ideologi, …

Tinggalkan Balasan