inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Kondisi defisit keuangan daerah akibat pemotongan Dana Transfer dari pusat yang jadi persoalan serius yang dihadapi oleh Kepala Daerah termasuk Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tahun Anggaran 2026 ini tidak berlaku untuk Dinas Koperasi dan UKM Kepri. Pasalnya, pemotongan dan bahkan pembatalan kegiatan yang membebani keuangan daerah tersebut tidak berlaku untuk dinas Koperasi dan UKM sebab dinas tersebut tetap menganggarkan Rp 350 Juta lebih untuk publikasi media.
Sebagaimana dilihat di laman Sirup Pemprov Kepri, anggaran untuk Media sebelumnya tercatat sebesar Rp 650 Juta lebih, namun saat adanya langkah pemotongan dan pembatalan sejumlah kegiatan oleh Gubernur dan disetujui DPRD Kepri, anggaran Fantastis untuk media di Dinas Koperasi tersebut hanya terpotong setengah, dengan sisa Rp 350 juta lebih.
Kepada media ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Rikki Rionaldi mengatakan bahwa anggaran publikasi tersebut bersumber dari Pokir Anggota DPRD Kepri. Dan tidak akan di jalankan karena telah dilakukan efisiensi hingga anggaran tersebut sudah di Nol kan.
“Sudah di nol kan, itu anggaran dari Anggota Dewan. Saya juga tidak mau menjalankan kalau itu tidak tepat. Saya bekerja sesuai arahan pimpinan dan saya selalu hati hati,” ujarnya kepada media ini beberapa hari lalu.
Namun, saat diperjelas kembali bahwa dari penelusuran laman Sirup anggaran tersebut hanya di berkurang dari Rp 650 juta lebih jadi Rp 350 juta, Riki beralasan akan segera berkomunikasi dengan jajarannya dan Sekda.
“Segera bang, akan kami koordinasikan,” singkatnya.
Anehnya, meski telah lebih dari beberapa hari jawaban tersebut dilontarkan oleh Riki, Anggaran tersebut masih tetap tercantum.
Salah satu masyarakat mantan tenaga pendidik SMA di Kepri, korban pemberhentian kerja akibat tidak diperpanjang SK karena keterbatasan anggaran daerah, mengungkapkan kekecewaannya, saat mengetahui bahwa ada anggaran ratusan juta di OPD untuk publikasi media.
“SK kami tidak di perpanjang tahun ini katanya karena tidak ada anggaran lagi. Padahal kami ini mendidik generasi bangsa. Sangat miris dengar informasi bahwa disejumlah OPD ada anggaran ratusan juta untuk media,” terangnya kepada media ini. (Red)
