inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan Menkopolhukam Wiranto sepakat bahwa pembangunan harus dimulai dari pinggiran termasuk daerah kepulauan di Provinsi Kepri dengan mengedepankan strategis Keadilan dan kesejahteraan.
“Kesejahteraan adalah milik seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di kota maupun dipinggiran. Sehingga dengan membangun dari pinggir, maka kesejahteraan akan dirasakan secara merata,” kata Wiranto yang diamini Nurdin saat berkunjung ke Kabupaten Natuna, Jumat (10/3).
Selain strategis keadilan, strategis Pelestarian alam juga perlu diterapkan, agar lahan atau hutan milik negara yang dilindungi bisa tetap terjaga dan tetap lstari.
“Kita tidak mau banyak hutan lindung di Indonesia, namun prakteknya hutan lindung pada gundul. Dengan pembangunan seperti ini dan adanya Badan Pengelola Perbatasan, maka kita harap hutan-hutan bisa terjaga dan lestari sebagaimana fungsinya,” jelas Wiranto.
Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun pada kesempatan ini mengharapkan ke depannya akan banyak anak Natuna, atau yang dibahasakan oleh Nurdin dengan ‘anak pulau’, bisa dilibatkan di proyek-protek besar Pemerintah pusat di Natuna tersebut. Apalagi, tujuan dari dibangunnya daerah perbatasan ini salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakat pesisir.
“Nawacita ketiga ini sangat bagus. Karena masyarakat pinggir menjadi terperhatikan. Kepada Pak Menteri saya informasikan, di Natuna ini banyak anak pulau, fisik mereka kuat, tahan dihempas ombak, tahan tidak mabok karena gelombang dan tahan dari serangan laut lainnya,” terang Gubernur.
Namun, Gubernur mengakui bahwa, sebagian besar dari mereka kurang secara intelektual. Mungkin karena rentan kendali yang terlalu jauh, infrastruktur yang kurang atau faktor lainnya kurang tahu.
“Yang jelas, masyarakat kami dipinggiran ini memang perlu sentuhan pusat lah,” kata Nurdin kepada Wiranto dan para menteri lainnya.
Di akhir acara pencanangan Gerbangdutas 2017, dilanjutkan dengan dialog masyarakat dengan para menteri. Kemudian dilanjutkan lagi dengan meninjau sejumlah proyek Kemenkopolhukam yang ada di Natuna. Diantaranya meninjau pelabuhan roro dan bongkar muat Tanjung Payung, bandara Ranai dan beberapa proyek lainnya.
Adapun jumlah total rekapitulasi anggaran pengelolaan perbatasan negara tahun 2017 sebesar Rp17,8 triliun. Sedangkan alokasi untuk Kepulauan Riau sendiri saja sebesar Rp,6 triliun, dengan rincian Rp470,6 miliar untuk Kabupaten Natuna, Rp296,6 miliar untuk Batam, Rp158,8 untuk Kabupetn Bintan, Rp168,1 miliar untuk Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rp162,6 miliar untuk Kabupaten Karimun.
