Home / Hukum / Pencurian Ikan di Natuna Bukti Pertahanan Lemah

Pencurian Ikan di Natuna Bukti Pertahanan Lemah

Inforakyat, Batam – Nelayan asal Tiongkok yang mencuri ikan di perairan Natuna, baru-baru ini merupakan bukti pertahanan keamanan di kawasan tersebut masih lemah, dan perlu ditingkatkan, kata Ketua Forum Bela Negara Provinsi Kepulauan Riau Hery Suryadi.

“Pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing, yang terjadi di perairan Natuna maupun daerah lainnya di Kepri bukan kasus baru, melainkan sudah beberapa kali terjadi. Seharusnya ini ditangani secara serius dan konsisten,” ujarnya.

Menurut dia, nelayan asing yang masuk ke wilayah kedaulatan NKRI sebagai bentuk ancaman serius.

Peristiwa penangkapan nelayan Tiongkok baru-baru ini di perairan Natuna, dan manuver yang dilakukan petugas penjaga pantai Tiongkok terhadap anggota TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan baru-baru ini seharusnya disikapi secara tegas oleh pemerintah.

Upaya yang dilakukan KKP dan Kemenlu sudah cukup baik dalam menanggapi kasus itu. Namun sebaiknya harus dilanjutkan dengan memperkuat pertahanan keamanan di kawasan perbatasan.

“Kasus yang sama seharusnya tidak terulang lagi,” katanya.

Nelayan asing masuk wilayah kedaulatan Indonesia karena ada kesempatan. Pengamanan di perairan Natuna maupun Anambas, yang merupakan wajah di bagian utara Indonesia yang masih lemah, dimanfaatkan oleh nelayan asing untuk mencuri ikan.

“Kalau pasukan yang mengamankan perbatasan memadai, dilengkapi dengan peralatan canggih, tidak akan ada kesempatan bagi nelayan asing untuk mencuri ikan,” ucapnya.

Hery mengatakan pemerintah pusat harus fokus menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai bagian dari pencapaian visi pelaksanaan poros maritim, melestarikan ekosistem di perairan dan melindungi nelayan lokal.

Penyelesaian permasalahan tersebut dengan mengedepankan sektor pertahanan keamanan sebagai bagian terpenting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. TNI dan Polri, serta aparat dari institusi lainnya yang memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan NKRI harus diperhatikan.

Selain memperhatikan lembaga, kata dia pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan tentara, anggota Polri dan aparat penegak hukum lainnya. Mereka seharusnya mendapat tunjangan dan bantuan yang lebih baik dari negara.

Negara juga sebaiknya menjamin kesejahteraan keluarga para tentara dan anggota Polri yang menunaikan tugas mempertahankan NKRI. Kebijakan itu sebagai langkah serius pemerintah menghargai tugas kenegaraan yang dilaksanakan aparat penegak hukum di wilayah kedaulatan NKRI.

“Mereka memiliki tugas serius, mempertahankan NKRI di wilayah perbatasan, karena itu pemerintah harus memperhatikannya,” katanya.***

About Redaksi

Check Also

Proyek Senilai Rp 5 Miliar Dimenangkan Oleh CV Yang Masuk Daftar Hitam, JPKP Duga Ada Permainan Under Table dan Mal Administrasi

Inforakyat, Tanjungpinang- Dugaan Mal Administrasi proyek Penataan Kawasan Pusaka di Kota Tanjungpinang bernilai Rp5.000.000.000,00. Telah …

Tinggalkan Balasan