Inforakyat, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menginginkan kualitas belanja APBD tahun ke tahun semakin berkualitas. Anggaran yang digunakan harus bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan.
“Anggaran yang tersedia harus bermanfaat untuk ekonomi daerah,” kata Nurdin, usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional Dan Daerah Tahun 2018 di Hotel Harmoni One, Batam Kepulauan Riau, Selasa (21/2) malam.
Pembukaan Rakortek dilakukan langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Rakortek ini diikuti 17 provinsi, yaitu Aceh, Riau, Sumatra Utara, Kepri, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Sumsel, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali dan Yogyakarta.
Nurdin mengucapkan selamat datang kepada 600 orang dari semua provinsi tersebut. Menurut Nurdin, Kepri adalah miniatur Indonesia, yang warga dari semua provinsi ada. Kehadiran semua warga, sangat baik untuk pertahanan maupun perekonomian. Kebhinekaan yang menumbuhkembangkan.
Nurdin juga mengatakan, Kepri yang berbatasan langsung dengan negara maju, harus terus membangun untuk mengejar kemajuan itu. Apalagi daerah ini memiliki 2.408 pulau, dengan luas laut sebesar 96 persen.
“Ini menjadi tantangan kita untuk terus memajukan Kepri, memajukan Kepri sebagai poros maritim dunia,” kata Nurdin.
Nurdin mengatakan sebagai provinsi Kepulauan, ada tantangan berupa konektivitas. Baik konektivitas antar pulau maupun di dalam pulau pulau. Karena itu, Nurdin sangat fokus dalam pembangunan infrastruktur.
Dalam kesempatan itu, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro juga menekankan tentang pentingnya belanja yang berkualitas dan efisisien. Dengan berapa pun uang yang ada, yang ditransfer dari pusat, bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkam dalam APBD, jelas larinya, bermanfaat untuk masyarakat,” kata Bambang.
Menurut Bambang, Presiden Jokowi ingin ekonomi daerah tumbuh setinggi-tingginya. Daerah, jangan hanya ikut langgam pusat. Buat kebijakan yang ikut mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
“Kita dorong pertumbuhan ekonomi tinggi, yang tentu akan diapresiasi maayarakat dan masyarakat juga akan menikmaktinya,” kata mantan Menteri Keuangan ini.
Kata Bambang, itulah pentingnya kualitas belanja APBD. Ini yang namanya investasi pemerintah, lewat belanja modal.
“Kalau terlalu kecil belanja modal, jangan harap pertumbuhan ekonomi akan terjadi,” kata Bambang.
Kepri, sebagai provinsi kepulauan, kata Bambang, tentu beda pengelolaannya dengan daerah yang dominan daratannya. Bambang melihat ada kegiatan yang bisa didorong jadi proyek infrastruktur skala besar.
Batam dan Bintan, kata Bambang tidak bisa bersaing dengan Singapura, kalau tidak memiliki pelabuhan yang besar. Hal ini harus digesa, baik minta melalui Kementerian Perhubungan ataupun Pelindo.
“Harus ada pelabuhan yang menjadi seperti Singapura,” kata Bambang.
Bambang juga menginginkan terus ada singkronisasi dan koordinasi yang semakin baik antara pusat dan daerah. Bambang minta setiap provinsi terus berinovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Bambang berpesan, agar pergerakan ekonomi daerah tidak hanya tergangung pada APBN dan APBD. Gali dan terus dorong potensi swasta.
Tahun 2018, kata Bambang, beberapa fokus sektor unggulan adalah pertanian, industri pengolahan dan pertanian. Di Kepri, Bambang melihat pariwisata dan industri penngolahan samgat bisa berkembang pesat. Demikian juga dengan pertanian.
Semua sektor ini, bisa membuka lapangan kerja yang besar. “Kita harus kelola, memenej dan marketingkan, terutama pariwisata,” kata Bambang.