Inforakyat, Tanjungpinang- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang berencana mengoperasikan MV.Lintas Kepri sebagai salah satu transportasi pengangkutan laut masyarakat Kepri melalui BUMD PT.Pelabuhan Kepri belum diputuskan apakah akan melalukan subsidi dari APBD sebagai biaya operasional MV. Lintas Kepri.
Dengan kondisi tersebut, dapat dipastikan PT.Pelabuhan Kepri tidak akan sanggup mengelola MV.Lintas Kepri. Pasalnya, jalur yang akan dilewati MV.Lintas Kepri merupakan jalur-jalur sepi dan rute pelayaran yang jarang dilalui Kapal Motor.
“Kalau kita diserahkan untuk mengelola MV.Lintas Kepri tanpa ada bantuan sudsidi, sudah tentu tidak akan mampu,” kata Direktur BUMD yang mengelola PT.Pelabuhan Kepri, Kapten Jauhari, selasa (14/6).
Jauhari mengatakan, rute yang akan dilayari MV.Lintas Kepri merupakan rute khusus. Sehingga tingkat pengguna jasa lebih kecil.
“Dengan kondisi seperti itu, kita tidak berani untuk melakukan pengelolaan tanpa adanya subsidi. Apalagi masih ditambah biaya perawatan yang hampir setiap tahun,” ujarnya.
Jauhari berpendapat, dengan kondisi seperti itu, untuk pengelolaannya baiknya diserahkan ke pihak operator yang memang sudah memiliki kekuatan financial dan punya tempat perawatan kapal sendiri.
“Solusi terbaik saat ini, jika tidak dikelola operator maka Dishub Kepri harus mendiskusikan ini lagi. Sebab tujuan dari pengadaan kapal ini untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi persoalan rentang kendali,” katanya.