inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Puluhan warga Dompak menggelar aksi demontrasi di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang, Senin (23/5). Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi, warga menuntut sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada PT Terira Pratiwi Development (TPD) dibatalkan. Pasalnya HGB tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.
Hutahaean, salah satu warga yang ikut unjukrasa mengatakan, lahan yang telah dibelinya dari warga sebelumnya tidak bisa diurus sertifikatnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Tanah ini kan statusnya masih alashak, kita ingijn buatkan sertfikatnya BPN menolak, alasannya harus dapat izin dulu dari PT.TPD,” katanya.
Hutahaean mengaku memiliki surat tebas di atas lahan yang dikuasainya seluas setengah hektare. Surat tebas itu terbit pada 1980-an. Dan lahan tersebut ia beli dari warga yang mendapatkan pembagian lahan dahulu.
“Kalau alashak diterbitkan tahun 2014 lalu. Saya beli lahan ini dari warga yang mendapatkan pembagian lahan dulu. Jelas lahan saya ini bukan garapan,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Dompak Prihatmy Eko Diantoro yang berada di lokasi aksi unjuk rasa tersebut mengatakan, sebelum aksi digelar warga Dompak, ia sudah menerima laporan dari warga terkait permasalahan dan aksi unjukrasa itu.
“Namun untuk persoalannya, kami masih menelaah laporan warga tersebut,” katanya.
Berdasarkan laporan warga, PT TPD mendapat izin HGB sejak 21 tahun yang lalu. Lahan yang dikuasai seluas 1.309,16 hektare. Lahan tersebut tidak digarap sehingga menjadi lahan tidur.
Namun saat ditanya apakah lahan tersebut dikuasai warga setelah PT TPD menguasainya atau sebaliknya, dia menolak mengomentarinya, lantaran masih dibahas pemerintah. “Saya akan komentar setelah kita telaah,” katanya.
