inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
“Namun audit ini juga harus bisa menjamin kepastian hukum dalam investasi dan dunia usaha lainnya,” kata Taba, Selasa (19/4).
Taba menjelaskan, investor yang telah mendapatkan alokasi lahan dan telah melakukan pembayaran uang muka uang wajib tahunan otorita (UTWO) terhadap lahan yang dialokasikan harus ada kepastian hukumnya. Namun yang terjadi, investor tersebut masih terkendala pada tahap proses lanjutan.
Questo particolare Sub del 1968 è equipaggiato con un quadrante repliche rolex II. Un dettaglio importante da osservare è che l’indicazione dei contatori (200 m) è posizionata prima dell’indicazione dei piedi (660 piedi). Questo è vero solo per i quadranti replica orologi I, Mark II e Mark III. Dal punto IV in poi l’indicazione dei piedi è stata posizionata prima del contatore dei metri. Un altro dettaglio distintivo da notare è lo stile aperto del numero “6s” in “660ft”. Questo specifico ref Red Submariner. 1680 risale al 1969/1970 e questa volta ha il quadrante IV.
Il quadrante IV è stato il primo ref. 1680 per avere l’indicazione dei piedi (660 piedi) posta prima dell’indicazione dei metri (200 m), come mostrato in questo esempio. Il quadrante del marchio IV è anche caratterizzato dall’apertura “6s” nell’indicazione dei piedi. Non solo è un’opportunità per imparare un po ‘della storia di Rolex Replica Watch e dei loro modelli, ma può anche essere una sfida entusiasmante trovare il quadrante esatto che stai cercando. Inoltre, avere quel piccolo mistero che può essere decifrato solo da altri appassionati di Rolex è piuttosto dolce.
“Karena Badan Pertahan Nasional (BPN) belum menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL),” ujar Taba.
Selain rekomendasi audit, Pansus juga merekomendasikan perlunya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. “Kami berpendapat bahwa pengaturan tentang dua lembaga ini memang sudah seharusnya diatur dalam PP,” ungkapnya.
Rekomendasi Pansus Pengembangan Kawasan Batam juga menyinggung pelayanan satu pintu. Pasalnya pengaturan ini pelayanan satu pintu perlu diperjelas agar tidak simpang siur seperti yang terjadi selama ini. “Samsat itu satu atap. Atapnya cuma satu tapi pintunya tetap dua,” ujarnya.
Sementara untuk menguatkan perekonomian kota Batam, Kepri dan Pusat dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi dunia, Pansus menilai sudah saatnya pembentukan Provinsi Otonomi Khusus ekonomi Kepri. “Ini kita mempertimbangkan letak geografis Kepri yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga serta urusan pertahan keamanan,” katanya.
“Bila memang nantinya Presiden Joko Widodo mengambulkan pembentukan Kepri sebagai provinsi otonomi khusus di bidang ekonomi, Maka Pansus pengembangan Batam juga rekomendasi bagi jajaran Pemprov dan DPRD Kepri,” sebut Taba.
Taba juga menjelaskan, dalam proses pembentukan Kepri sebagai Provinsi Otonomi Khusus Ekonomi diperlukan proses penyusunan kajian akademis, studi kelayakan yang bekerjasama dengan perguruan tinggi yang kompeten, seminar lokal, rapat dengar pendapat, seminar nasional dan forum diskusi lainnya. “Makanya Pemrov Kepri sudah harus mulai merencanakan penganggaran untuk kegiatan-kegiatan itu. Dalam APBD Perubahan saya rasa sudah bisa dimulai,” ungkapnya.
