inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Riono mengatakan, adanya edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dilikungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang yang tersangkut kasus korupsi akan dipecat.
Kemendagri sendiri memberi batasan waktu hingga akhir tahun 2018 ini untuk ASN yang tersandung korupsi untuk menerima gaji.
“Saya sudah dapat informasi ini, bahkan saya sendiri juga sudah ikut rapat bersama Kemendagri pada beberapa waktu lalu terkait persoalan ASN ini,” kata Riono, di Aula Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang. Senin (17/9).
Ia mengatakan, data ASN dilinglungan Pemko Tanjungpinang yang tersangkut kasus korupsi sudah ada yakni sebanyak 11 ASN.
“Untuk hitungan sementara ASN yang tersangkut kasus korupsi dilingkungan Pemko ada 11 ASN. Tapi saya tidak tau pasti siapa-siapa saja dari 11 ASN ini. Yang jelas dari jumlah itu baik dari staf biasa hingga ke jabatan eselon III,” jelasnya.
Terkait hal ini, kata Dia, dirinya sudah arahka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tanjungpinang untuk merekap namanya, kasusnya apa putusanya seperti apa, penjelasan seperti apa, dan inkrach (Mempunyai hukum tetap) atau belum.
“Kemarin saya sudah panggil Kadis BKD Kota Tanjungpinang untuk merekap dan mengumpulkan data-data yang lengkap, karena penekanan dari Kemendagri itu adalah prosesnya yang Inkrach. Jadi, kalau sudah inkrach ya sudah tinggal dipecat,” ucapnya.
Menurutnya, edaran Mendagri ini sifatnya perintah maka tetap dilaksanakan, dan pihaknya diberikan waktu sebelum tanggal 2 Desember 2018 mendatang sudah diselesaikan.
“Ini sifatnya perintah, pada poin 3 di edaran Mendagri itu menyebutkan, apabila PPK dan Sekda tidak menyelesaikan maka akan diberikan sanksi,” tutupnya. (Amri/red)
