inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Untuk membangun serta mempermulus atau pemeliharaan jalan tahun 2021 di Kota Tanjungpinang, Pemko Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Tanjungpinang telah mengusulkannya ke pemerintah pusat secara online.
Dari banyak usulan yang disampaikan, pusat sudah merespon dan berjanji akan membantu. Namun, pusat belum membeberkan jalan mana yang akan dibangun tahun 2021 nanti.
Pelaksana tugas (Plt) Kadis PUPR Pemko Tanjungpinang, Zulhidayat mengatakan, mereka berupaya mencari anggaran untuk pembangunan itu.
Selain dari APBD Pemko, juga diharapkan bantuan Pemprov Kepri. Dan paling berharap dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kementerian PUPR.
”Berbagai usulan pembangunan maupun pemeliharaan jalan sudah diusulkan ke pusat melalui kementerian terkait,” ucapnya.
Dijelaskannya, anggaran untuk pembangunan jalan sangat besar. Jika dipaksakan dari APBD, maka akan mengganggu kegiatan lainnya. Karena itulah, mereka menjoloknya dari APBN.
Zulhidayat mengatakan, konsentrasi mereka saat ini, selain menjalankan kegiatan prioritas, juga membangun komunikasi dengan pusat agar semakin banyak usulan mereka yang disetujui.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, M Irfan menambahkan, sistem penyampaikan usulan ke pusat, saat ini sudah by online.
Kementerian PUPR telah membangun sistem online, sehingga memudahkan daerah menyampaikan usulan atau permintaannya masing-masing.
Memang, pusat telah menjawab permintaan mereka dan dijanjikan beberapa ruas jalan di Kota Tanjungpinang akan dibangun.
Terkait pastinya masih akan menunggu pengesahan APBN Murni 2021 mendatang. Hanya saja, dia yakin dari usulan tersebut ada beberapa yang terealisasi.
”Sebanyak mungkin kami usulkan, agar jalan di Tanjungpinang bisa lebih baik,” tuturnya.
Terkait syarat menurutnya sama pada umumnya. Pertama memastikan bahwa lahan jalan yang akan dibangun tidak bermasalah.
Kedua DED (Detailed Engineering Design)-nya sudah selesai. Dua hal ini yang wajib diselesaikan pemerintah melalui OPD terkait. Beberapa usulan yang diserahkan ke pusat sudah melengkapi syarat tersebut.
Meski demikian, ia menuturkan beberapa jalan batal terealisasi karena terhambat lahan. Mengenai hal ini masih perlu dikomunikasikan melalui perangkat lurah maupun Ketua RT dan RW setempat.
”Misalnya beberapa ruas jalan di Dompak tak bisa dibangun atau diusulkan karena masalah lahan belum selesai. Tapi kami terus menunggu hasil komunikasi agar bisa dilaksanakan tahun-tahun berikutnya,” jelasnya lagi.
Menurutnya, ketersediaan jalan yang baik di suatu kawasan dan daerah suatu keharusan. Ini menjadi salah satu fasilitas umum menjadi konsen pemerintah daerah.
Tahun ini, dituturkannya, tak ada pembangunan jalan aspal yang dilaksanakan. Hal ini karena anggarannya ditarik pusat dan dialihkan untuk penanganan pandemi Korona secara nasional.
”Harusnya tahun ini ada pembangunan dan peningkatan beberapa ruas jalan. Namun, tertunda karena anggarannya ditarik,” tuturnya.
Ia menuturkan, anggaran pembangunan jalan aspal cukup besar. Biasanya pemerintah daerah berupaya menerima bantuan dari pusat. Hal ini dinilai lebih tepat, agar APBD bisa terfokus kepada program lainnya. (Advertorial)
