inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center of Prevention (MCP), Penertiban Aset, dan Optimalisasi PAD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta Implementasi Pendidikan Anti Korupsi bersama KPK RI di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak Senin (22/3).
Dalam sambutannya Wagub Marlin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Tim Satgas Kopsurgah Wilayah I dan para Kepala Perangkat Daerah terkait yang menghadiri Rakor dan Evaluasi ini.
“Pertama-tama saya ingin nenyampaikan terima kasih kepada jajaran Satgas Kopsurgah Wilayah I KPK RI atas kehadirannya di Provinsi Kepulauan Riau semoga kehadiran bapak/ibu menambah semangat kami semua secara bersama-sama untuk memerangi korupsi. Terimakasih juga saya sampaikan atas kehadiran kepala perangkat daerah terkait, kehadiran saudara-saudara sekalian membuktikan adanya komitmen yang nyata kita semua untuk terus berupaya secara maksimal membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, semoga ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua” ujarnya.
Wagub Marlin menyadari betul betapa korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa, membuat cita-cita luhur pendiri bangsa sulit untuk diraih, kesejahteraan masyarakat terabaikan. Oleh karenanya Ia bersama Gubernur Ansar Ahmad mempunyai misi dalam masa kepemimpinan berupa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan.
“Tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan satu dari tujuh program unggulan yang akan dituangkan nantinya dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Kami berharap dengan pemerintahan yang bersih, terbuka dan akuntabel, visi “terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya” akan dapat kita raih,” jelas Wagub Marlin.
Ketua Satgas Korsupgah Wilayah I Maruli Tua Manurung dalam pemaparannya menyampaikan 7 Indikator Area Intervensi MCP untuk level pemerintahan provinsi antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.
“Kami dari direktorat pencegahan, ingin memulai proses pencegahan dari hulunya, yaitu mencegah perencanaan yang koruptif. Di sini dibutuhkan kerjasama yang baik dari Barenlitbang, BPKAD dan Inspektorat Daerah sebagai tulang punggung perencanaan,” ungkapnya. (Red)
