inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah menanggapi kritikan yang dilontarkan anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang juga ketua Fraksi Demokrat Maskur Tilawahyu yang menyimpulkan bahwa di masa kepemimpinan Lis-Syahrul Kota Tanjungpiang masih belum mengakomodir aspirasi masyarakat, seperti masih kurangnya Ruang Kelas Baru (RKB) dan permasalahan inflasi yang dianggap belum mampu dikendalikan Tanjungpinang.
“Sebagai anggota DPRD harusnya Maskur berbicara berdasarkan data. Jangan berbicara asal bunyi,” kata Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Di Aula Bulang Linggi Tanjungpinang. Jumat (16/12).
Menurut Lis, Maskur perlu tahu bahwa untuk mengkritik pemerintah seorang dewan harus memiliki dan melihat data. Sebagaimana kritikan Maskur terkait ketidakmampuan Pemko Tanjungpinang dalam mengendalikan inflasi daerah.
“Tanjungpinang ini mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia sebagai kota terbaik mengendalikan inflasi se-Provinsi Kepulauan Riau,” terang Lis.
Lis juga mengatakan bahwa penghargaan tersebut bukan atas permintaan pemerintah, tapi diberikan secara riil oleh BI dengan melihat upaya yang dilakukan Kota Tanjungpinang untuk mengendalikan inflasi.
Ia juga menyarankan agar Maskur sebagai politikus harus menunjukkan bahwa orang politik tidak hanya asal bicara, tapi berdasarkan data. Karena, data itu yang memperkuat pernyataan dari seorang dewan.
Lis juga menegaskan, bahwa pemerintah Kota Tanjungpinang siap menghadiri pertemuan dengan Komisi I DPRD Tanjungpinang bila komisi tersebut melayangkan undangan untuk memaparkan progres Tanjungpinang selama kepemimpinan Lis – Syahrul agar Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang Maskur Tilawahyu mengetahui dengan jelas perihal yang dicapai Tanjungpinang selama periode pemerintahan Lis Darmansyah bersama Syahrul.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat Plus, Maskur Tilawahyu dan anggota fraksinya, mengatakan memasuki APBD di tahun terakhir pemerintahan Lis-Syahrul, masih banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum tersentuh dengan sempurna.
“Misalnya di sektor pendidikan, kita masih kekurangan Ruang Kelas Baru (RKB). Pemerintah Kota Tanjungpinang baru membangun sejumlah kecil dari RKB yang dibutuhkan. Sampai pertengahan tahun 2016 ini, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, kita masih kekurangan 110 RKB untuk jenjang pendidikan SD dan 19 RKB untuk jenjang pendidikan SMP. Sehingga jangankan untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan, tapi untuk peningkatan sarana pendidikan saja, kita melihat pemerintahan ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya harapan masyarakat,” kata Maskur, Kamis Lalu.
Untuk itu, Fraksi Demokrat Plus meminta dalam penyusunan APBD di tahun terakhir dari periode lima tahun ini, kebijakan pengganggaran diharapkan dapat difokuskan untuk peningkatan sarana pendidikan.
Maskur dan rekan fraksinya juga mengomentari bidang perekonomian Tanjungpinang yang menurut fraksi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang belum berhasil mengendalikan laju inflasi.
Dimana menurut Maskur, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi di Kota Tanjungpinang periode Januari hingga November 2016 ini mencapai 2,84 persen. Angka ini berada di atas rata-rata inflasi nasional periode yang sama, yakni hanya 2,59 persen. Salah satu efek inflasi yang tinggi di Kota Tanjungpinang ini menyebabkan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Hal ini berpotensi memicu munculnya angka kemiskinan baru di Kota Tanjungpinang, kata Maskur.
“Kita melihat belum ada upaya riil untuk langsung membantu masyarakat yang mengalami pelemahan daya beli. Kondisi sebagian besar masyarakat Tanjungpinang yang memiliki pendapatan pas-pasan akhirnya hanya sekadar bertahan untuk tidak jatuh ke dalam kategori keluarga miskin. Karena itu kita berharap APBD 2017 ini difokuskan untuk membuat program-program yang menyentuh pada penguatan daya beli masyarakat dan bisa langsung dinikmati saat ini,” ungkapnya. (Sunarto Butarbutar)
