inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Adanya permintaan DPRD Kepri kepada PT.Pelni sebagai pengelola KM Sabuk Nusantara 30 dan 39 untuk menyediakan kapal pengganti KM Sabuk Nusantara yang rusak tidak bisa disanggupi pihak Pelni. Pasalnya pihak Pelni tidak memiliki kapal pengganti yang bisa dialihkan jadwal pelayarannya.
“Tidak ada kapal yang bisa dialih jadwalnya sehingga kita tidak bisa memberikan solusi pengganti kapal rusak. Nanti masyarakat daerah lain yang marah jika Pelni berikan kapal pengganti. Jadi tidak ada solusi kapal pengganti,” kata Kepala Bagian Operasional PT. Pelni Cabang Tanjungpinang-Kepri, Ismet, Kamis (17/3/2016).
Ismet mengatakan, saat ini untuk mengantisispasi hal tersebut, pihaknya hanya mengandalkan KM. Lawit untuk ke berangkatan pada 26 Maret 2016 nanti, dengan tujuan Kijang-Letung-Tarempa. “Kami tidak bisa memberikan solusi kapal pengganti terkait KM. Sabuk Nusantara 30 dan 39 yang rusak. Paling tidak, ya hanya KM Lawit. Dan bulan depan nanti ada jadwal kapal lain lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepulauan Riau, Muramis menyatakan kepastian kapal pengganti merupakan wewenang Pelni. “Soal kapal pengganti untuk KM. Sabuk Nusantara yang rusak, silahkan tanya ke Pelni,” kata Muramis singkat.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri meminta PT Pelni sebagai pengelola kapal Sabuk Nusantara menyediakan kapal cadangan atau pengganti untuk mengangkut masyarakat. Pasalnya dengan tidak berlayarnya atau Docking KM Sabuk Nusantara 30 dan 39 mengakibatkan terganggunya pelayaran masyarakat.
“Kemarin KM Sabuk Nusantara 30 yang dikabarkan tabrak karang, Sabuk Nusantara 39 yang dikabarkan juga tabrak karang beberapa waktu lalu, dan KM Bukit Raya yang juga bakal menyusul docking beberapa hari ke depan. Inikan akan memutus armada pengangkut penumpang yang ingin menyeberang,” kata Sofyan Syamsir.
Sofyan mengatakan, jika kapal cadangan pengganti KM Sabuk Nusantara 30 dan 39, serta sebagai kapal alternatif pengganti KM Bukit Raya tidak beroperasi, maka akses antarpulau khususnya Anambas dan Natuna akan terganggu. “Kalau semua kapal docking, tambah lagi tak ada kapal pengganti, lengkaplah sudah penderitaan masyarakat disana,” ucapnya.
Untuk itu, dewan dari daerah pemilihan Natuna dan Anambas ini mengatakan, pihak Pelni harus memberikan solusi berupa kapal pengganti untuk menggantikan posisi KM Sabuk Nusantara dan Bukit Raya.
“Kapal pengganti harus ada, masa dikelola negara tak bisa menyediakan kapal pengganti, sementara dulu ketika dikelola swasta ada kapal penggantinya,” ujar Sofyan yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Kepri.
Menurut Sofyan, seharusnya setelah kapal dikelola negara hasilnya akan lebih baik, ternyata masih diragukan. Karena, pada kenyataannya sejak KM Sabuk Nusantara dikelola oleh Pelni 2016 ini, dinilai mengecewakan. “Yang dikelola negara itu tentunya lebih baik, tapi ternyata tidak lebih baik,” tegasnya. Maruli
