Politik

Inforakyat, Tanjungpinang- Keputusan Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang melakukan mutasi terhadap ratusan pejabat eselon II-IV bulan lalu berpotensi dibatalkan. Pasalnya, sejumlah anggota legislatif yang mengajukan hak interpelasi atas mutasi yang terkesan mendadak tersebut telah berkonsultasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, mengatakan pihaknya belum menyimpulkan langkah …

Inforakyat, Tanjungpinang- Gubernur Kepri Nurdin Basirun memastikan bahwa dalam pembentukan dan pelantikan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat akan membuat sejumlah pejabat kehilangan jabatan alias non job. “Dalam pembinaan kepegawaian yang sebentar lagi akan kita laksanakan dalam pembentukan SOTK …

Inforakyat, Tanjungpinang- Provinsi Kepri akhirnya memilki Peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Perda yang baru disahkan ini akan berlaku hingga tahun 2036 mendatang. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan dengan selesainya perda ini secara tidak langsung memberikan kepastian hukum investasi di kabupaten kota. Sebab, dalam RTRW ini …

Inforakyat, Tanjungpinang- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun menegaskan, pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau merupakan wewenang Gubernur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 pasal 23. “Satu hal yang menjadi pemikiran kami dalam pelantikan itu yakni, sesuai yang diamanatkan UU. Dimana Presidean mendelegasikan pada Gubernur, …

Inforakyat, Tanjungpinang- Anggota DPRD Kepri Fraksi Hanura Rudy Chua menegaskan, Gubernur Kepri sudah melanggar Undang-Undangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pelantikan dan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri bulan lalu. Pasalnya, pelantikan tersebut dilakukan sebelum genap 6 (Enam) bulan menjabat sebagai Gubernur pasca dilantik 25 Mei lalu. “Kami …

Inforakyat, Tanjungpinang-Sidang Paripurna mendengarkan jawaban Gubernur Kepri Nurdin Basirun atas sejumlah pertanyaan anggota DPRD Kepri yang digulirkan dalam Hak Interpelasi, Senin (5/12) di ruang rapat paripurna DPRD Kepri berlangsung alot dan dihujani interupsi dari beberapa anggota dewan yang tak puas dengan jawaban Gubernur. Taba Iskandar dari Fraksi Golkar misalnya, Taba …

Inforakyat, Tanjungpinang- Inisiator pengguliran hak interpelasi DPRD Kepri menilai  setidaknya Gubernur Kepri Nurdin Basirun tidak mengikuti sembilan aturan perundang-undangan yang ada yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya Peraturan …

Inforakyat, Tanjungpinang- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menarik dukungan penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terkait permasalahan mutasi pejabat eselon II-IV. Anggota Fraksi PKS-PPP DPRD Kepri Syarafudin Aluan, mengatakan, penarikan dukungan untuk mengajukan hak interpelasi disebabkan PPP salah satu partai pengusung HM Sani (almarhum)-Nurdin Basirun. “Saya mendukung penggunaan …

Inforakyat, Tanjungpinang- DPRD Kepri menduga Gubernur Kepri Nurdin Basirun melanggar aturan terkait pelantikan sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepri. Hak interpelasi tersebut di usulkan lima dari enam fraksi yang ada di DPRD dengan jumlah anggota yang menandatangani sebanyak 23 orang. Jumlah tersebut jauh dari cukup dari syarat minimal interpelasi …

Inforakyat, Tanjungpinang- Wakil Ketua III DPRD Kepri Amir Hakim mengaku kaget dan terkejut atas penunjukan dan pelantikan Noorlizah Nurdin, istri Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang diketahui berstatus Warga Negara Asing (WNA) sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi Kepri beberapa hari lalu. Padahal menurut politisi Partai Hanura ini, Kemendagri …