Home / Politik (page 93)

Politik

Anggota DPRD Kepri Desak Pimpinan DPRD Tegur Gubernur

Inforakyat, Tanjungpinang- Ketidakhadiran Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dalam penyampaian jawaban atas penyusunan RPJMD Pemerintah Provinsi Kepri di Sidang Paripura DPRD Kepri, membuat sejumlah anggota dewan meminta dan mendesak pimpinan sidang Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak memberikan teguran keras. “Saya rasa, sudah saatnya Pimpinan memberi teguran keras kepada saudara Gubernur. Karena sudah …

Read More »

Tak Hadiri Rapat Paripurna, Nurdin Dianggap Tak Serius Bangun Kepri

Inforakyat, Tanjungpinang- Rapat Paripurna DPRD Kepri dengan agenda Jawaban Pemerintah terhadap RPJMD Provinsi Kepri kembali ditunda. Pasalnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun berhalangan hadir tanpa alasan yang jelas. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun tidak serius dalam membahas RPJMD. Sebab, ketidakhadiran Gubernur Kepri tersebut dengan alasan yang jelas. …

Read More »

Silpa 2015 Tidak Bisa Digunakan, Beban Defisit Pemprov Kepri Semakin Berat

Inforakyat, Tanjungpinang- Ketua Pansus LPP APBD, Sarafuddin Aluan mengatakan bahwa beban defisit yang dialami Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diperkirakan semakin berat. Pasalnya sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) tahun 2015, tidak bisa digunakan. “Saat ini kita (pemerintah provinsi dan DPRD Kepri-red) berupaya keras menutupi defisit anggaran yang kian membengkak,” kata Aluan dikantor …

Read More »

Dewan Kritisi RPJMD Pemprov Kepri

Inforakyat, Tanjungpinang- Anggota DPRD Kepri yang tergabung dalam fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kepri mengkritisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD yang diajukan Pemprov Kepri dalam sidang paripurna yang berlangsung Senin (18/7) dipimpin wakil Ketua I DPRD Kepri Husnizar Hood. Dalam sidang tersebut lima fraksi dari enam fraksi yang ada di DPRD …

Read More »

Tidak Dihadiri SKPD, Paripurna DPRD Ditunda

Inforakyat, Tanjungpinang- Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kepri terhadap Pandangan Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2015 Provinsi Kepri diwarnai hujan interupsi dari anggota yang hadir. Banyaknya interupsi tersebut lantaran Gubernur serta sebagian besar Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepri serta tiga unsur pimpinan DPRD Kepri tidak hadir. …

Read More »

DPRD Kepri Minta Pemrov Kepri Usut Tuntas Pelaku SK Honorer Bodong

Inforakyat, Tanjungpinang- Terungkapnya Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Honorer palsu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau ke publik mendapat sorotan tajam dari unsur legislatif sebagai lembaga pengawas pemerintah. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri harus segera mengusut Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Honorer palsu yang baru-baru ini terungkap. …

Read More »

Waspadai Pengangkatan Honorer Palsu

Inforakyat, Tanjungpinang- Beredarnya Surat Keputusan (SK) bodong pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menuai berbagai tanggapan. Ketua Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial minta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak mudah percaya menerima seseorang yang menunjukkan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer. “Kepala dinas harus lebih …

Read More »

Jumaga Ingatkan Pembahasan Perda RTRW Tidak Terburu-buru

Inforakyat, Tanjungpinang- Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengingatkan semua pihak agar pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak dilakukan terburu-buru. “Bagaimanapun RTRW mempengaruhi tumbuhnya ekonomi di provinsi Kepri dengan menentukan mana ruang merah dan mana ruang hijau,” kata Jumaga, Kamis (9/6). Jumaga juga mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) RTRW yang sudah …

Read More »

Jumaga Minta Pemilihan Anggota Pansel Sekda Harus Profesional

Inforakyat, Tanjungpinang- Polemik penetapan anggota Panitia Seleksi (Pansel) jabatan tinggi madya atau Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Kepri masih terus bergulir. Pasalnya hingga saat ini Pansel tersebut belum juga dibentuk. Ketua DPRD provinsi Kepri Jumaga Nadeak meminta, pemilihan anggota Pansel tersebut harus sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah sesuai Undang-Undang. “Saya minta …

Read More »