inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kepri, Arif Yasinul mengatakan sangat mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong kepala daerah memotong Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mendorong penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016. Pasalnya, dengan pemotongan tersebut perusahaan pengembang yang membangun perumahan di daerah bisa meningkat yang saat ini sedang menurun.
“Sesuai keinginan Bapak Presiden, pemotongan BPHTB dapat diakomodasi melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Wali Kota. Sebab, ketersediaan tempat tinggal bagi masyarakat menengah ke bawah di Kepri masih rendah,” kata Arif, Senin (15/8).
Arif yang membawahi REI Kepri kecuali REI Batam ini mencontohkan, selama 6 bulan yakni dari Januari hingga Juli 2016, masyarakat yang memiliki dan membeli rumah subsidi dan komersil di Kepri menurun.
“Masyarakat Kepri kecuali Batam yang ingin membeli rumah subsidi hanya lebih kurang sekitar 2.000 unit. Dan ini tidak sesuai dengan target kita tahun 2016 sekitar 5.000 unit rumah,” kata Arif.
Selain itu, menurut Arif pihaknya akan segera melakukan sosialisasi PP 34 Tahun 2016 tentang Perubahan tarif PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. “Kita telah melakukan konsultasi kepada Pemda melalui BPKAD. Selanjutnya kita akan mensosialisasikannya kepada masyarakat,” ungkapnya.
Adapun isi PP Nomor 34 tahun 2016 yang akan disosialisasikan pada masyarakat yaitu, Perubahan tarif PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Pajak Final pasal 1 yaitu transaksi pengalihan reguler yang sudah ada sertifikat pecahan dan biasanya melalui AJB atau dokumen setara. Dan pasal 2 tentang transaksi pengalihan dalam PPJB.
“Semua transaksi pengalihan tersebut terhutang PPh Final. Baik yang dilakukan WPOP dan WP Badan,” ujarnya.
