inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Dugaan penyalahgunaan penggunaan anggaran publikasi/iklan media tahapan pilkada di sekretariat KPU Kepri mencuat ke publik, pasalnya dalam pengelolaan anggaran publikasi penyebarluasan informasi tahapan Pilkada Serentak itu Sekretariat KPU tidak mengindahkan aturan yang disampaikan Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi dalam berbagai kesempatan bahwa Media yang berhak mendapat alokasi anggaran publikasi penyebarluasan tahapan Pilkada adalah media yang sudah terverifikasi Dewan Pers sesuai aturan.
Namun faktanya, Sekretariat KPU Kepri mengalokasikan anggaran publikasi Iklan/Banner tahapan Pilkada serentak ke sejumlah media yang belum terverifikasi Dewan Pers. Kuat dugaan Sekretariat KPU Kepri tidak mengindahkan aturan yang di tegaskan Ketua KPU Kepri sehingga sarat dugaan adanya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Iya benar, media yang harus diakomodir oleh KPU untuk kerjasama media penyebarluasan informasi tahapan Pilkada serentak harus terverifikasi Dewan Pers. Karena ini uang negara, kami harus pertanggungjawabkan sesuai aturan, tidak boleh media yang belum terverifikasi,” kata Ketua KPU Kepri menjawab upaya konfirmasi media ini, beberapa hari lalu di Tanjungpinang.
Terkait konfirmasi media yang belum terverifikasi Dewan Pers malah dapat kerjasama anggaran publikasi penyebarluasan informasi Pilkada, Indrawan mengaku bahwa itu tidak dibolehkan dan akan mengecek kebenarannya.
“Seharusnya itu tidak boleh ini kami kecolongan kalau informasi itu benar. Saya akan teliti dan cek ke sekretariat. Sekali lagi media yang kerjasama harus terverifikasi Dewan Pers baik Administrasi maupun terverifikasi Faktual,” tegasnya.
Sebagaimana penelusuran media ini, bahwa sekretariat KPU Kepri mengalokasikan anggaran ke media di Kepri yang diketahui belum terverifikasi Dewan Pers dengan memasang Banner Iklan Sosialisasi kegiatan kampanye tahapan pilkada serentak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Tahun 2024.
Berita ini masih memerlukan konfirmasi dari sekretariat KPU Kepri. (Red)
