DPRD Kepri Gelar Paripurna Pembahasan KUA PPAS APBD 2026 Yang Diproyeksikan Rp 3,7 Triliun

Inforakyat, Tanjungpinang- DPRD Kepri menggelar rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS APBD Tahun 2026 bersama Pemerintah Provinsi Kepri. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan dihadiri oleh Gubernur Kepri beserta jajaran dan anggota DPRD Kepri, Rabu (8/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan mempersilahkan Gubernur Kepri Ansar Ahamad untuk menyampaikan pidato penyampaian proyeksi besaran anggaran APBD Tahun 2026.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dalam, penyampaiannya mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2026 sebesar Rp3,7 triliun. Dari total tersebut, belanja daerah diperkirakan mencapai Rp3,967 triliun, sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp231,55 miliar.

Gambaran umum mengenai besaran APBD 2026 ini disampaikan Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kepri Tahun 2026 di Gedung DPRD Kepri, Dompak.

Gubernur Ansar juga menjelaskan, bahwa dari total APBD tersebut, dana transfer dari pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp1,46 triliun, atau turun sekitar Rp495 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Melalui pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD, kami berharap ada penyesuaian terhadap penurunan dana transfer ini agar pendapatan daerah tetap optimal untuk mendukung pembangunan di Kepri,” ujar Ansar.

Ansar juga mengatakan, bahwa penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2026 merupakan tahap awal dalam proses penyusunan anggaran daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen ini akan dibahas bersama DPRD Kepri, mencakup aspek pendapatan, pembiayaan, asumsi makro ekonomi, arah kebijakan, hingga strategi pembiayaan daerah.

“Rancangan ini disusun berdasarkan RKPD yang sejalan dengan RPJMD 2025–2029, dengan memperhatikan indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, rasio gini, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka,” jelasnya. (Red)