inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang – Kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi perlu bersinergi mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan yang selama ini belum terlaksana secara maksimal, kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Ing Iskandarsyah.
“Program pengentasan kemiskinan harus diprioritaskan, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan keluarga,” ujarnya dalam seminar berteman “Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah” di Kampus Stisipol Raja Haji.
Di hadapan sekitar 200 orang aktivis mahasiswa dan pengurus ormas, Iskandarsyah menjelaskan, kantong kemiskinan kebanyak berada di kawasan pesisir. Karena itu, pemerintah harus mampu membangun daerah pesisir menjadi pulau-pulau yang maju.
“Kami mendukung upaya pemerintah membangun Natuna, Anambas dan Lingga,” katanya.
Dalam seminar kemarin itu, dia berpendapat, pemerintah memiliki peran yang besar dalam menciptakan lapangan kerja. Peranan pemerintah juga dapat mendorong investasi di kabupaten dan kota di Kepri meningkat.
Semakin banyak perusahaan berskala besar yang berinvestasi di Kepri, maka peluang kerja akan terbuka lebar. Kepri ini memiliki banyak potensi perekonomian yang dapat dikembangkan.
“Kita punya tempat wisata yang indah, perkebunan, industri, punya sumber daya alam yang dapat ditambang, dan merupakan jalur pelayaran internasional,” katanya.
Dalam seminar yang digelar Komunitas Bakti Bangsa tersebut, dia menambahkan, pemerintah harus memainkan peranan di bidang regulasi dan kebijakan untuk mendorong pengusaha mempekerjakan masyarakat usia produktif.
Masyarakat, terutama para pemuda tidak malas. Pemuda harus terus meningkatkan ketrampilan, berkarya dan berusaha.
Pemuda yang memiliki ketrampilan akan lebih mudah memperoleh pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Mereka akan memperoleh gaji yang lebih besar dan jabatan yang akan semakin baik jika memiliki ketrampilan, jujur dalam bekerja, rajin dan disiplin.
“Apa pun yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengurangi pengangguran akan sia-sia jika angkatan kerja tidak produktif. Karena itu masyarakat di usia produktif harus memiliki kemampuan, berketrampilan, giat dan jujur dalam bekerja,” ucapnya yang diusung Partai Keadilan Sejahtera.
Selain permasalahan itu, kata dia proses dan pelaksanaan pembangunan juga harus disejalankan dengan kondisi Kepri. Pemerintah harus pula mengurusi penyandang disabilitas, orang tua atau veteran.
“Kekuatan negara dalam pembangunan sangat dipengaruhi partisipasi masyarakat.
Tidak mungkin pemerintah dapat mengurusi 1,8 juta orang masyarakat Kepri, tanpa didukung masyarakat itu sendiri. Karena itu
Masing-masing anggota masyarakat memiliki peranan yang cukup penting,” katanya.
Narasumber lainnya, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Kepri Herry Adrianto, mengatakan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi untuk membangun Kepri. Target pembangunan tidak akan tercapai bila pemerintah dan masyarakat tidak bersinergi.
“Harus memiliki ahlak yang baik untuk membangun Kepri,” katanya.
Dia mengatakan Kepri memiliki kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sayangnya, banyak kekayaan Kepri yang belum dikelola dengan baik.
“Kepri memiliki cadangan migas 50,27 trilion standar cubic feet. Ini seharusnya dikelola untuk kepentingan Indonesia, terutama masyarakat Kepri,” katanya.
Saat ini Herry mengupayakan agar Kepri memiliki 10 “icon” khas, yang menarik, dapat diperkenalkan kepada masyarakat dari wilayah lainnya dan negara lainnya, antara lain cogan, tanjak, padi mas, Masjid Penyengat, monyet kekah, ikan napoleon, gonggong dan buah namnam.
“Ini akan kami kembangkan,” katanya.
Sementara itu, dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Alfiandri, mengatakan pembangunan merupakan kegiatan atau usaha sadar,terencana, dengan maksud berbagai sektor kehidupan dikembangkan secara maksimal.
Hambatan dalam pembangunan daerah, menurut dia kesadaran pemerintah masih kurang dalam meningkatkan kinerja administrasi negara dan perbaikan etika pemerintahan.
Sistem administrasi negara yakni pemerintah pusat, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, hubungan kewenangan pusat dan daerah.
“Indonesia ini banyak orang pintar cukup banyak, tetapi yang beretika perlu tingkatkan,” katanya.
Zamzami A Karim, salah seorang pimpinan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, yang juga narasumber dalam seminar itu mengatakan Perda Nomor 1/2014 tentang LAM, hanya mengatur keorganisasian lembaga tersebut.
“Regulasi itu sebagai bentuk eksistensi keorganisasian, dan mendukung aktivitas pemerintah. Apa kontribusi bagi pembangunan? Pengurus LAM memberikan masukan dan kritikan yang membangun,” ujarnya.
Persoalan yang menghambat pembangunan yakni lahan. Bahkan di Tanjungpinang, pengusaha menggugat pemerintah yang membangun kantor kecamatan.
Ada pula pembangunan jalan dihadang pengusaha. Pengusaha tersebut menggugat, dan hakim pengadilan memenangkan gugatan pengusaha tersebut.
“Ternyata surat-surat pengusaha itu palsu, dan sekarang ditahan polisi,” katanya.***
