Home / Aspirasi / Kapal Pelni Belum Jalan, Warga Tambelan Akan Minta Bantuan Gubernur Kalbar

Kapal Pelni Belum Jalan, Warga Tambelan Akan Minta Bantuan Gubernur Kalbar

Inforakyat, Tanjungpinang- Wakil ketua Kerukunan Keluarga Tambelan (KKT) Tanjungpinang, Robby Patria menyatakan, jika Pemerintah Provinsi Kepri tidak mampu menyelesaikan masalah terputusnya jalur transportasi laut dari ibukota provinsi ke
kecamatan Tambelan maka KKT akan meminta bantuan ke Gubernur Kalimantan Barat,
“Sebelum Ramadhan, kami minta sudah ada kapal yang diberikan pemerintah untuk kembali berlayar dari Ibukota Provinsi Kepri ke Tambelan. Karena jika tidak, kami akan minta bantuan Gubernur Kalbar untuk memfasilitasi masalah ini ke Menteri Perhubungan R.I,” kata Robby usai mengadakan hearing dengan DPRD Kepri di Dompak, Senin (16/5).
Secara goegrafis, Patria mengakui bahwa Tambelan memiliki kedekatan jarak dengan Provinsi Kalimantan Barat. Serta, akses transportasi laut dari Kalbar ke Tambelan tidak pernah terputus.
“Tidak Seperti dari Tanjungpinang ke Tambelan yang sudah 3 bulan ini akses tranpotasi laut itu terputus, dan tak ada solusi,” tegasnya.
Ultimatum tersebut masih dipending. Mengingat, hearing yang dilakukan KKT bersama mahasiswa, dan masyarakat Tambelan di Tanjungpinang – Batam, dengan anggota DPRD Kepri menghasilkan kesepakatan bahwa DPRD akan menindaklannjuti masalah tersebut dengan mengadakan pertemuan kembali pada Kamis (19/5) mendatang dengan menghadirkan stakeholder Pemprov Kepri, Pelni dan Lantamal IV.
“Kami akan menunggu hasil dari pertemuan di hari Kamis (19/5) itu nanti. Karena, pemerintah memiliki kewajiban menyelesaikan persolan ini. Jika tidak, malulah dengan pejuang Kepri yang telah merumuskan terbentuknya Provinsi Kepri yang berasal dari Tambelan,” tuturnya.
Sementara itu, ketidakhadiran angota DPRD Kepri Dapil Lingga-Bintan dalam hearing tersebut masih dimaklumi. Mengingat, komunikasi telah dilakukan melalui seluler.
“Tapi, seandainya mereka peka terhadap kondisi transportasi laut ke Tambelan ini, mustahil mereka tak tahu. Apalagi masalah ini sudah terjadi sekitar 3 bulan lalu,” tegasnya.
Dalam hal ini, sambung Patria anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tugas memperjuangkan aspirasi rakyat. “Tugasnya wakil rakyat kan mendengar, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

About Redaksi

Check Also

Progres Pembangunan Fly Over Sei Ladi Batam Capai 45 Persen

Inforakyat, Batam- Badan Pengusahaan (BP) Batam masih terus menggesa pembangunan Jembatan Layang (Fly Over) Sei …

Tinggalkan Balasan