inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Plt Sekretaris Daerah Kepri Reni Yusneli mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memenuhi kewajibannya membayar utang kepada pemerintah kabupaten dan kota sekitar Rp600 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2016.
“Kami berinisiatif untuk membayar seluruh kewajiban kepada pemerintah kabupaten dan kota pada anggaran perubahan 2016,” kata Reni, Minggu (10/7).
Menurut Reni, utang itu wajib dibayar, lantaran sumber pendapatan baik dari PBB dan pajak kendaraan sejak tahun lalu hingga sekarang belum diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Reni juga mengemukakan anggaran Kepri sejak penurunan dana bagi hasil (DBH) dua tahun lalu hingga sekarang mengalami defisit. Pemerintah Kepri semakin mengalami defisit anggaran bila seluruh kewajiban kepada pemerintah kabupaten dan kota dilunasi tahun ini.
“Tetapi ini harus dilakukan karena pemerintah kabupaten dan kota juga mengalami defisit anggaran sehingga banyak program pembangunan tidak dapat dilaksanakan sebelum Pemprov Kepri membayar kewajibannya,” ujarnya.
Reni juga mengatakan, pembahasan anggaran perubahan sudah dilakukan sejak beberapa pekan lalu. Tim anggaran pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan bersama DPRD Kepri setelah Idul Fitri.
“Pembahasan anggaran dipercepat agar program pembangunan dapat dilaksanakan,” ucapnya.
Adapun kegiatan berupa pengadaan barang dan jasa akan ditunda. Kegiatan itu diharapkan dilaksanakan pada anggaran perubahan, bukan anggaran murni.
Hal itu dilakukan agar rencana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa dapat ditunda pelaksanaannya, karena waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut relatif singkat.
“Pembahasan anggaran perubahan ini lebih fokus pada penyesuaian, keseimbangan antara program kegiatan dengan kemampuan anggaran. Jadi kegiatan yang diprioritaskan yang dapat dilaksanakan,” katanya.
